Desk evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ini, merupakan salah satu tahapan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sehingga diharapkan indek persepsi korupsi dan pelayanan publik dapat menjadi lebih baik.

Acara ini diadakan dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan Nomor 759/SEK/OT.01.1/6/2019 tentang Pengajuan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2019 dan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur.
Dalam kegiatan kali ini, tiap satuan kerja (Satker) memaparkan program dan inovasi yang dilakukan dalam pembangunan zona integritas pada 6 area perubahan zona integritas, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dihadapan team penilai Kemenpan RB.

Senin, 16 September 2019 bertempat di Hotel Grand Kemang Jakarta pukul 13.00 PA Samarinda selain 177 satker mendapatkan kesempatan untuk memaparkan perubahan, program dan inovasi dalam pembangunan zona integritas tersebut dihadapan Tim dari Kemenpan RB. Yang langsung mempresentasikan adalah Ketua PA.Samarinda Drs. H. Syahruddin, S.H., M.H didampingi oleh Ketua Tim ZI atau Waka PA. Samarinda Elvin Nailana, S.H., M.H. Tidak lupa juga support dari Ibu Jeanny Hutauruk sebagai Ketua Tim Sekretariat RB yang memberikan semangat kepada para pimpinan atau yang akan presentasi untuk tidak tegang, dan santai.

Walaupun sempat batal terbang dari kota Samarinda, dikarenakan adanya kabut asap yang sedang melanda Pulau Kalimantan. Tapi tidak mengurangi semangat untuk berangkat, sehingga penerbangan dialihkan ke Balikpapan menuju Jakarta. Selain presentasi, juga ditayangkan video PTSP yang juga pernah mendapatkan penghargaan harapan II se Indonesia.

Semoga dengan pemaparan para pimpinan ini, PA. Samarinda bisa terus konsisten dalam pembangunan zona integritas ini yaitu bebas dari korupsi, dan wilayah bersih bebas melayani. Dan nantinya hasil penilaian dari Kemenpan RB juga memuaskan dan mendapatkan nilai yang terbaik. [*Nie]
