Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda memberikan penghargaan kepada satuan kerja, yang diselenggarakan berbarengan dengan acara Sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2017 pada tanggal 13 September 2017 di Hotel Bumi Senyiur Samarinda. Acara penilaian yang bertujuan memberikan motivasi kepada para satuan kerja tersebut diikuti sekitar 200 satker tidak termasuk KPPN Samarinda. Objek yang dinilai adalah kategori penyerapan anggaran dan rekonsiliasi laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban bendahara serta pencairan dana. Sementara itu dasar penilaian terhadap objek yang dilombakan adalah tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan, akurasi data, kelengkapan, volume transaksi, akurasi dokumen pada pengajuan SPM dan konsistensi pelaksanaan cash disbursement.
Kemudian acara dilanjutkan sambutan oleh kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Timur Beliau menekankan tentang pentingnya kerjasama antara KPA/PPK satuan kerja dengan KPPN untuk memaksimalkan pencairan anggaran yang sampai saat masih berkisar pada angka 68 % dari pagu anggaran. Beliau juga menghimbau kepada para pengelola keuangan terutama PPK agar lebih berhati-hati sehingga dapat menyelesaikan Akhir Tahun Anggaran 20167 dengan prudent. Setelah membuka sosialisasi secara langsung Beliau memberikan piagam penghargaan kepada satuan kerja yang memiliki kinerja terbaik atas Pelaksanaan Atau Penyerapan Anggaran serta Rekonsiliasi Laporan Keuangan APBN T.A 2017
“Pemberian penghargaan ini dilakukan sebagai bagian dari usaha untuk memberikan laporan keuangannya secara tertib, tepat waktu dan akuntabel,” kata Bapak Midden Sihombing Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kalimantan Timur, saat penyerahan penghargaan. “(Penghargaan ini) diharapkan dapat mendorong pengelolaan keuangan di tingkat satker masing-masing.
Adapun Penghargaan Satker Kinerja Terbaik atas kategori Penyerapan Anggaran dan Rekonsiliasi Laporan Keuangan APBD T.A 2017 direbut oleh Pengadilan Agama Samarinda sebagai Terbaik I, diikuti Pengadilan Agama Bontang sebagai terbaik ke-II, Lapas Tenggarong sebagai terbaik ke-III, serta Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai terbaik ke-IV mengalahkan 4 nominasi lainnya, sebagai penghargaan lainnya, PA. Samarinda juga mendapatkan Kartu Bebas Antrian yang dapat digunakan hingga Desember 2017.
Kemudian dilanjutkan acara Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2017 serta langkah-langkah akuntansi, pelaporan, dan penyampaian LPJ Bendahara.
Kepala Kanwil juga mengatakan "Bagi satuan kerja perangkat daerah yang belum menerima penghargaan itu sesuai penilaian dari KPPN untuk melakukan pembenahan," Untuk itu, kata dia, jadikan kegiatan ini sebagai motivasi kerja agar semua SKPD bisa berbenah dan menjadi cambuk dalam melakukan perbaikan dan perubahan serta pengawasan dalam pengelolaan anggaran APBN.
