HomeTentang KamiYuridiksi

Yuridiksi

YURISDIKSI

 

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

 

 

 

Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Samarinda

Pengadilan Agama Samarinda terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 4 Tahun 1958 Tanggal 1 Maret 1958.

Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Samarinda

Sebagaimana Pengadilan Agama di daerah ini, Pengadilan Agama yang ada di Kalimantan Timur khususnya Pengadilan Agama Samarinda ada sejak pemerintahan penjajahan Belanda, pada waktu itu apa yang dinamakan Pengadilan Agama masih termasuk dalam lingkunan peradilan-peradilan Swapraja yang diurus oleh pemerintah Swapraja, hingga Indonesia merdeka pun Pengadilan Agama itu masih ada, namun tidak berjalan sebagai mana yang diharapkan.

Pada tahun 1951 Pemerintah Swapraja Kutai, Berau dan Bulungan telah menyerahkan urusan Pengadilan Agama yang dijalankan oleh Mahkamah Islam kepada kementrian Agama Republik Indonesia, dengan demikian seolah-olah badan Peradilan Agama itu terhapus dengan sendirinya, yang mengakibatkan segala urusan yang mengenai perkawinan, talak, rujuk, fasah, penetapan harta pusaka (waris), wakaf dan sebagainya yang semestinya harus diputus menurut hukum syari’at Islam oleh Hakim Pengadilan Agama tidak dapat pelayanan yang semestinya hal ini sangat dirasakan berat oleh masyarakat terutama bagi pemeluknya Agama Islam. Harapan dan permohonan agar supaya dapat dibentuk dan diaktifkan kembali Pengadilan Agama telah disampaikan kepada kementrian Agama yang disampaikan oleh masyarakat melalui wakil-wakilnya yang ada di DPRD maupun melalui ormas dan organisasi politik Islam pada waktu itu.

Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah diluar Jawa dan Madura, maka terbitlah Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1958 tertanggal 1 Maret 1958 tentang pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syar’iyah di Kalimantan, Keputusan Menteri Agama tersebut, menyebutkan salah satunya adalah Pengadilan Agama Samarinda.

Awal mula berdirinya Samarinda

Perjanjian Bungaya

Pada saat pecah perang Gowa, pasukan Belanda di bawah Laksamana Speelman memimpin angkatan laut Kompeni menyerang Makassar dari laut, sedangkan Arung Palakka yang mendapat bantuan dari Belanda karena ingin melepaskan Bone dari penjajahan Sultan Hasanuddin (raja Gowa) menyerang dari daratan. Akhirnya Kerajaan Gowa dapat dikalahkan dan Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 November 1667.

Kedatangan orang Bugis ke Kesultanan Kutai

Sebagian orang-orang Bugis Wajo dari kerajaan Gowa yang tidak mau tunduk dan patuh terhadap isi perjanjian Bongaja tersebut, mereka tetap meneruskan perjuangan dan perlawanan secara gerilya melawan Belanda dan ada pula yang hijrah ke pulau-pulau lainnya diantaranya ada yang hijrah ke daerah Kesultanan Kutai, yaitu rombongan yang dipimpin oleh Lamohang Daeng Mangkona (bergelar Pua Ado yang pertama). Kedatangan orang-orang Bugis Wajo dari Kerajan Gowa itu diterima dengan baik oleh Sultan Kutai.

Atas kesepakatan dan perjanjian, oleh Raja Kutai rombongan tersebut diberikan lokasi sekitar kampung melantai, suatu daerah dataran rendah yang baik untuk usaha Pertanian, Perikanan dan Perdagangan. Sesuai dengan perjanjian bahwa orang-orang Bugis Wajo harus membantu segala kepentingan Raja Kutai, terutama didalam menghadapi musuh.

Semua rombongan tersebut memilih daerah sekitar muara Karang Mumus (daerah Selili seberang) tetapi daerah ini menimbulkan kesulitan didalam pelayaran karena daerah yang berarus putar (berulak) dengan banyak kotoran sungai. Selain itu dengan latar belakang gunung-gunung (Gunung Selili).

Rumah Rakit

Dengan rumah rakit yang berada di atas air, harus sama tinggi antara rumah satu dengan yang lainnya, melambangkan tidak ada perbedaan derajat apakah bangsawan atau tidak, semua "sama" derajatnya dengan lokasi yang berada di sekitar muara sungai yang berulak, dan di kiri kanan sungai daratan atau "rendah". Diperkirakan dari istilah inilah lokasi pemukiman baru tersebut dinamakan Samarenda atau lama-kelamaan ejaan Samarinda.

Penetapan hari jadi kota Samarinda

Orang-orang Bugis Wajo ini bermukim di Samarinda pada permulaan tahun 1668 atau tepatnya pada bulan Januari 1668 yang dijadikan patokan untuk menetapkan hari jadi kota Samarinda. Telah ditetapkan pada peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda Nomor: 1 tahun 1988 tanggal 21 Januari 1988, pasal 1 berbunyi Hari Jadi Kota Samarinda ditetapkan pada tanggal 21 Januari 1668 M, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1078 H penetapan ini dilaksanakan bertepatan dengan peringatan hari jadi kota Samarinda ke 320 pada tanggal 21 Januari 1980.

21 Januari 1668/5 Sya'ban 1070 H : Kedatangan orang-orang suku Bugis Wajo mendirikan pemukiman di muara Karang Mumus.

Berdirinya Pemerintahan Kota Samarinda

Pemerintah Kotamadya Dati II Samarinda dan Kotapraja

Dibentuk dan didirikan pada tanggal 21 Januari 1960, berdasarkan UU Darurat No. 3 Tahun 1953, Lembaran Negara No. 97 Tahun 1953 tentang Pembentukan daerah-daerah Tingkat II Kabupaten/kotamadya di Kalimantan Timur

Semula Kodya Dati II Samarinda terbagi dalam 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Samarinda Ulu, Samarinda Ilir, dan Samarinda Seberang. Kemudian dengan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur No. 18/SK/TH-Pem/1969 dan SK No. 55/TH-Pem/SK/1969, terhitung sejak tanggal 1 Maret 1969, wilayah administratif Kodya Dati II Samarinda ditambah dengan 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Palaran, Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Samboja. Saat ini Samarinda terdiri dari 6 kecamatan, tidak termasuk Sanga-Sanga, Muara Jawa dan Samboja, ketiganya masuk dalam Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan Perda Kota Samarinda No. 1 Tahun 1988, tanggal 21 Januari 1988, ditetapkan Hari Jadi Kota Samarinda adalah tanggal 21 Januari 1668. Penetapan ini bertepatan dengan Peringatan Hari Jadi Kota Samarinda ke-320.[1]

Setelah PP No. 38 Tahun 1996 terbit, wilayah administrasi Kodya Dati II Samarinda mengalami pemekaran, semula terdiri dari 4 kecamatan menjadi 6 kecamatan, yaitu:

Wilayah Kota Samarinda

Wilayah Kota Samarinda terdiri dari 6 Kecamatan yaitu :

Kecamatan Samarinda Ilir dengan 13 kelurahan,

1. Pulau Atas

2. Sindang Sari

3. Makroman

4. Sambutan

5. Sungai Kapih

6. Selili

7. Sungai Dama

8. Sidodamai

9. Sidomulyo

10. Karang Mumus

11. Pelabuhan

12. Pasar Pagi

13. Sungai Pinang Luar

 

Kecamatan Samarinda Utara dengan 6 kelurahan,

1. Bandara

2. Pelita

3. Sungai Pinang Dalam

4. Temindung Permai

5. Lempake

6. Mugirejo

7. Sempaja Barat

8. Sempaja Selatan

9. Sempaja Utara

10. Sungai Siring

11. Tanah Merah

12. Gunung Lingai

Kecamatan Samarinda Ulu dengan 9 kelurahan, yaitu :

1. Teluk Lerong Ilir

2. Jawa

3. Bugis

4. Dadi Mulia

5. Sidodadi

6. Gunung Kelua

7. Air Hitam

8. Air Putih

9. Bukit Pinang

Kecamatan Samarinda Seberang dengan 8 kelurahan yaitu :

1. Harapan Baru

2. Kampung Baqa

3. Masjid

4. Rapak Dalam

5. Sengkotek

6. Simpang Tiga

7. Sungai Keledang

8. Tani Aman

Kecamatan Sungai Kunjang dengan 7 kelurahan, yaitu :

1. Loa Buah

2. Loa Bakung

3. Karang Asam Ulu

4. Karang Asam Ilir

5. Teluk Lerong Ulu

6. Lok Bahu

7. Karang Anyar

8. Karang Asam Baru

Kecamatan Palaran dengan 5 kelurahan. Yaitu :

1. Simpang Pasir

2. Handil Bakti

3. Rawa Makmur

4. Bukuan

5. Bentuas

 

 

Sejarah Singkat Pembentukan Kota Samarinda

Kota samarinda yang mempunyai Luas Wilayah 718 m2 secara astronomi terletak diantara 00o 19’ 02’’ – 00o 42’ 43’’ Lintang Utara, 117o 03’ 00’’ – 117o 18’ 14’’ Bujur Timur Secara geografis sebelah barat berbatasan dengan Kutai Kartanegara, sebelah utara dengan Kutai Kartanegara, sebelah timur dengan Kutai Kartanegara dan Sebelah Selatan dengan Kutai Kartanegara. Sebagai Ibukota Propinsi Kalimantan Timur Kota Samarinda merupakan wilayah daratan yang dibelah oleh sungai Mahakam sehingga terbagi menjadi wilayah kota dan wilayah seberang, dari segi geografis terletak di daerah khatulistiwa. Kota Samarinda semula berawal dari kedatangan sekelompok suku Bugis Wajo dari Kerajaan Gowa yang dipimpin oleh La Bohang Daeng Mangkona yang mengabdikan diri kepada Raja Kutai, Raja Kutai menerimanya untuk membantu Kerajaan Kutai dalam menantang Belanda dan mereka diijinkan untuk bermukim di hilir sungai Mahakam yaitu di Samarinda Seberang diperkirakan lebih kurang tahun 1668. Berdasarkan Perda Kota Samarinda Nomor 1 Tahun 1988 tanggal 1 Januari 1988 ditetapkan sebagai hari jadi Kota Samarinda tanggal 21 Januari 1668. Dengan diterapkannya PP Nomor 21 Tahun 1987 dan Intruksi Mendagri Nomor 26 tahun 1997 tentang Penetapan batas wilayah Kota Samarinda mempunyai 718 km2.

 

 

Link PA. Se-Kaltim

PTA Samarinda
Jl. Letjen MT. Haryono No. 24
Telp. (0541) 733337 Samarinda


PA Balikpapan
Jl. Kol. H. Syarifuddin Yoes No. 1
Telp. (0542) 7219469 Balikpapan


PA Tanjung Redeb
Jl. Mangga I Nomor 09
Telp. (0554) 21335 Tanjung Redeb


PA Tanah Grogot
Jl. Sultan Ibrahim Khaliuddin
Telp. (0543) 22091 Kab. Paser


PA Tenggarong
Jl. Pesut Nomor 14
Telp. (0541)6667063 Kab. Kutai Kartanegara


PA Tanjung Selor
Jl. Sengkawit
Telp. (0552) 21178 Kab. Bulungan


PA Bontang
Jl. - Telp. - Madya Bontang


PA Sangatta
Jl. Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa,SH. No.1
Telp. (0549) 25767 Kab. Kutai Timur


PA Tarakan
Jl. Sei Sesayap No. 1
Telp. (0551) 21003 Tarakan


PA Nunukan
Jl. Tanjung No. 01
Telp.(0556) 23939 Nunukan

 

Ketua PA. Samarinda

01.syahruddin

Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H
19561108 198203 1 003

PENGADUAN ONLINE

siwas

Informasi Perkara

sipp

Go to top