Hak-Hak Pemohon Informasi

HAK-HAK PEMOHON INFORMASI

PENGADILAN AGAMA SAMARINDA

logo3

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali

  1. Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat :
  • Menghambat proses penegakan hukum;
  • Menganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
  • Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara;
  • Mengungkap kekayaan alam Indonesia;
  • Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
  • Merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
  • Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
  • Mengungkap rahasia pribadi;
  • Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut  sifatnya dirahasiakan kecuali  atas putusan Komisi  Informasi  atau Pengadilan;
  • Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undangundang.
  1. Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.

II. PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

III. Pemohon Informasi berhak mendapatkan pemberitahuan tertulis tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi  dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis

1 x 7 hari kerja, dalam hal : informasi yang diminta belum dikuasai/didokumentasikan/ belum dapat

diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.

IV. Biaya yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan

Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.

VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Sumber: Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008

 

 

Link PA. Se-Kaltim

PTA Samarinda
Jl. Letjen MT. Haryono No. 24
Telp. (0541) 733337 Samarinda


PA Balikpapan
Jl. Kol. H. Syarifuddin Yoes No. 1
Telp. (0542) 7219469 Balikpapan


PA Tanjung Redeb
Jl. Mangga I Nomor 09
Telp. (0554) 21335 Tanjung Redeb


PA Tanah Grogot
Jl. Sultan Ibrahim Khaliuddin
Telp. (0543) 22091 Kab. Paser


PA Tenggarong
Jl. Pesut Nomor 14
Telp. (0541)6667063 Kab. Kutai Kartanegara


PA Tanjung Selor
Jl. Sengkawit
Telp. (0552) 21178 Kab. Bulungan


PA Bontang
Jl. - Telp. - Madya Bontang


PA Sangatta
Jl. Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa,SH. No.1
Telp. (0549) 25767 Kab. Kutai Timur


PA Tarakan
Jl. Sei Sesayap No. 1
Telp. (0551) 21003 Tarakan


PA Nunukan
Jl. Tanjung No. 01
Telp.(0556) 23939 Nunukan

 

PENGADUAN ONLINE

siwas

Informasi Perkara

sipp

Go to top