Homeberita smdReformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi

Setiap Pengadilan Harus ber-RB

Sumber | www.badilag.net

rb 2

Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung kembali disosialisasikan kepada aparatur Mahkamah Agung. Kali ini, Reformasi Birokrasi disosialisasikan kepada operator SIMAK BMN dan SAIBA tingkat Koordinator Wilayah saat rapat Konsolidasi Keuangan Laporan Keuangan Tahunan di Salak Tower Hotel Bogor, Jumat (27/1/2017).

“Tolong saudara sampaikan kepada ketua pengadilan, agar membuat tim Reformasi Birokrasi di setiap pengadilan yang dipimpinnya” pesan ketua Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI Jeanny H.V. Hutauruk, S.E., AK., M.M. sesaat sebelum menutup kegiatan konsolidasi keuangan.   

Sebagaimana surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Jeanny yang juga Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN menekankan agar pengadilan di empat lingkungan pengadilan dari Sabang sampai Merauke dapat ber-Reformasi Birokrasi (RB). Diawali dengan membentuk Tim Reformasi Birokrasi di masing-masing pengadilan.

Menurut Jeanny, Mahkamah Agung sudah lama ber-Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung dimulai tahun 2007 yang ditandai dengan diterimanya tunjangan khusus kinerja. Namun, hingga saat ini Mahkamah Agung belum menerima tunjangan kinerja sepenuhnya.

Salah satu jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tunjangan kinerja 100%, yaitu dengan meningkatkan nilai Reformasi Birokrasi di Mahkamah Agung.

rb 1

Masih menurutnya, RB bukan menjadi tugas salah satu unit kerja. RB menjadi tugas seluruh unit kerja di Mahkamah Agung, termasuk pengadilan. RB di pengadilan sangat menentukan nilai RB  Mahkamah Agung dan berpengaruh juga terhadap besaran tunjangan kinerja.

Penilaian PMPRB tahun 2016 untuk kegiatan yang dilakukan di tahun 2015 berada di angka 86. Nilai yang cukup aman untuk mendapatkan remunerasi 100%. “Namun, nilai tersebut belum diverifikasi oleh Kementerian PAN RB” ungkapnya.

Angka tersebut diperoleh dari delapan area perubahan yang dinilai yaitu area Pola Pikir dan Budaya Kerja, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Jeanny mengapresiasi kegiatan konsolidasi keuangan yang merupakan bagian dari upaya Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung untuk area peningatan akuntabilitas kinerja. Walaupun bobot nilainya kecil, bidang ini tetap dapat mendongkrak nilai RB Mahkmah Agung.

 

 

Link PA. Se-Kaltim

PTA Samarinda
Jl. Letjen MT. Haryono No. 24
Telp. (0541) 733337 Samarinda


PA Balikpapan
Jl. Kol. H. Syarifuddin Yoes No. 1
Telp. (0542) 7219469 Balikpapan


PA Tanjung Redeb
Jl. Mangga I Nomor 09
Telp. (0554) 21335 Tanjung Redeb


PA Tanah Grogot
Jl. Sultan Ibrahim Khaliuddin
Telp. (0543) 22091 Kab. Paser


PA Tenggarong
Jl. Pesut Nomor 14
Telp. (0541)6667063 Kab. Kutai Kartanegara


PA Tanjung Selor
Jl. Sengkawit
Telp. (0552) 21178 Kab. Bulungan


PA Bontang
Jl. - Telp. - Madya Bontang


PA Sangatta
Jl. Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa,SH. No.1
Telp. (0549) 25767 Kab. Kutai Timur


PA Tarakan
Jl. Sei Sesayap No. 1
Telp. (0551) 21003 Tarakan


PA Nunukan
Jl. Tanjung No. 01
Telp.(0556) 23939 Nunukan

 

Ketua PA. Samarinda

01.syahruddin

Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H
19561108 198203 1 003

PENGADUAN ONLINE

siwas

Informasi Perkara

sipp

Go to top