Warning: file_put_contents() [function.file-put-contents]: Only 0 of 497 bytes written, possibly out of free disk space in /home/pasamar1/public_html/libraries/joomla/filesystem/file.php on line 421
PERMA NO.14 TAHUN 2016
Homeberita smdPERMA NO.14 TAHUN 2016

PERMA NO.14 TAHUN 2016

SOSIALISASI PERMA NOMOR 14 TAHUN 2016
PA.SAMARINDA, PA. TENGGARONG, PA.BONTANG, DAN PA.SANGATTA
OLEH KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Jum’at, 20 Januari 2017 pukul 08.00 WITA bertempat di Aula Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Samarinda, diadakan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dengan peserta yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, seluruh Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Samarinda, Pengadilan Agama Tenggarong, Pengadilan Agama Bontang dan Pengadilan Agama Sangatta;

perma2017 1

Mengawali pemaparannya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda kembali mengingatkan kepada seluruh peserta sosialisasi tentang azas peradilan, yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan. Pada dasarnya penyelesaian perkara di Peradilan Agama telah dibatasi dengan maksimal penyelesaian perkara paling lama 5 (lima) bulan, dan bila terdapat perkara yang persidangannya lebih dari 5 (lima) bulan harus dilaporkan ke Pengadilan Tingkat Banding tentang penyebab keterlambatan penyelesaian perkara tersebut. Tetapi masih saja ada Peradilan Agama dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama yang belum putus lebih dari 5 (lima) bulan tanpa ada laporan tentang alasan keterlambatannya ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

Guna mendukung azas peradilan tersebut, Pimpinan Mahkamah Agung RI, khususnya dalam lingkup Kerja Kamar Perdata Agama beserta beberapa Ketua Pengadilan Tingkat Banding dilingkungan Peradilan Agama serta beberapa pakar Ahli Hukum Acara sempat berkumpul di Bandung guna membahas tentang Hukum Acara Ekonomi Syariah.

Namun berdasarkan masukan dari beberapa pakar Hukum Acara, dari pada memaksakan dibuatnya Hukum Acara Ekonomi Syariah, alangkah lebih bijak jika tata cara penyelesaian perkara Ekonomi Syariah disuun dalam bentuk PERMA (Peraturan Mahkamah Agung). Berdasarkan masukan tersebut, maka di PERMA tentang tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah;

perma2016 2  perma2017 3

Tolak ukurnya adalah nilai gugatan materiil. Jika nilainya kurang atau sama dengan 200 juta, maka ditangani dengan cara sederhana. Sebaliknya, jika nilainya lebih dari itu, ditangani dengan cara biasa. Sebelumnya, sejak adanya UU 3/2006, seluruh sengketa ekonomi syariah, berapapun nilainya diselesaikan dengan cara biasa.

ASPEK

CARA SEDERHANA

CARA BIASA

Nilai Gugatan

Paling banyak Rp. 200 juta

Lebih dari Rp. 200 juta

Domisili para pihak

Penggugat dan tergugat berdomisili di wilayah hukum yang sama

Penggugat dan tergugat tidak harus berdomisili di wilayah hukum yang sama

Jumlah para pihak

Penggugat dan tergugat masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali punya kepentingan hukum yang sama

Penggugat dan tergugat masing-masing boleh lebih dari satu

Alamat tergugat

Harus diketahui

Tidak harus diketahui

Pendaftaran perkara

Menggunakan blanko gugatan

Membuat surat gugatan

Pengajuan bukti-bukti

Harus bersamaan dengan pendaftaran perkara

Pada saat sidang beragenda pembuktian

Pendaftaran perkara, penunjukan hakim dan panitera sidang

Paling lama 2 hari

Paling lama 3 hari

Pemeriksaan dan pemutus

Hakim tunggal

Majelis Hakim

Pemeriksaan pendahuluan

Ada

Tidak ada

Mediasi

Tidak ada

Ada

Kehadiran para pihak

Penggugat dan tergugat wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)

Meski punya kuasa hukum

Penggugat dan tergugat tidak wajib menghadiri setiap persidangan secara langsung (impersonal)

Konsekwensi ketidak hadiran penggugat pada sidang pertama tanpa alasan yang sah

Gugatan dinyatakan gugur

Gugatan tidak dinyatakan gugur

Pemeriksaan perkara

Hanya gugatan dan jawaban

Dimungkinkan adanya tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, dan kesimpulan

Batas waktu penyelesaian perkara

25 hari sejak sidang pertama

5 bulan

Penyampaian putusan

Paling lambat 2 hari sejak putusan diucapkan

Paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan

Upaya hukum dan batas waktu penyelesaiannya

Keberatan (7 hari sejak majelis hakim ditetapkan)

Banding

Batas waktu pendaftaran

7 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan

14 hari sejak putusan diucapkan atau diberitahukan

Kewenangan pengadilan tingkat banding dan MA

Tidak ada

Ada

perma2017 4  perma2017 5 

Sesi Tanya jawab :

Dr. Alyah Salam, M.H (Hakim PA.Samarinda)

  1. Apakah Perma No.2 Tahun 2015 dapat diterapkan pada perkara biasa?
  2. Apakah proses pemanggilan mengacu pada hukum acara biasa (tidak kurang dari 3 hari)?
  3. Ada perkara eksekusi hak tanggungan di PA.Samarinda. Setelah dimediasi, pihak menyatakan akan mencabut perkaranya. Tetapi sampai sekarang belum dicabut secara resmi oleh para pihak. Tindakan apa yang harus diambil?
    1. Bila di NO, bagaimana upaya hukumnya?
    2. Bila keberatan, dengan apa upaya hukumnya?
    3. Saat ini OJK sedang gencar untuk menginvestigasi permasalahan bank. Apakah hakim wajib memberitahu tentang investigasi OJK?
    4. Bila ada kesepakatan damai. Apakah dimungkinkan jika ada Pengadilan mencari tahu atau mengarahkan pihak untuk mediator pada mediator yang bersertifikat?
    5. Menurut hasil diklat, kesepakatan damai harus dibawa ke Arbitrase dan harus dilaksanakan oleh pihak?

(Tidak bisa, sementara Perma ini khusus untuk perkara ekonomi syariah

      (Panggilan pertama wajib 3 hari kerja. Untuk sidang selanjutnya boleh atas kesepakatan para pihak, 25 hari kerja dihitung dari sidang 1)

      (Panitera dapat menghubungi pihak berperkara untuk mengajukan pencabutan perkaranya)

Iman Sahlani, S.Ag (Panitera PA.Sangatta)

(Dapat mengajukan perkara baru lagi. Tidak ada upaya keberatan untuk perkara gugur, no, coret tidak dapat diterima. Maka harus ajukan perkara baru lagi)

(keberatan, tidak ada upaya hukum)

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.HI (Hakim PA.Tenggarong)

      Untuk OJK, Hakim tidak terikat oleh lembaga lain. Jadi tidak perlu untuk mencari tahu tentang investigasi OJK.

      Hakim tidak bertanggung jawab atas kesepakatan damai yang dibuat para pihak jika tidak dilapor oleh hakim. Bila ada laporan dari pihak, bisa dibuat akta perdamaian oleh Hakim.

Arwin Indra Kusuma, S.HI (Hakim PA.Sangatta)

      (Arbitrase merupakan pilihan para pihak untuk penyelesaian perkara diluar pengadilan. Tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk menyelesaikan perkaranya di lembaga Arbitrase)

  1. Tidak ada eksepsi dalam gugatan penggugat

      (benar, jika tidak ada eksepsi)

  1. Perbedaan panggilan pada panggilan pertama dan selanjutnya

      (Hanya factor kehati-hatian saja untuk pemanggilan, mengingat waktu yang hanya 25 hari kerja – ijtihad, tidak menutup kemungkinan ada pendapat lain)

Muchammad Jusuf, S.H (Panitera PTA.Samarinda)

Panggilan dapat dilakukan menggunakan teknologi informasi (Pasal 8 PERMA 14 tahun 2016)

Firlyanti Komalasari, S.HI (Hakim PA.Bontang)

  1. Bila Panitera mengatakan perkara tidak sesuai dengan gugatan sederhana, apa tindak lanjutnya?

      (bila berkas tidak lengkap, panitera dapat memerintahkan pihak untuk melengkapi. Bila bukan gugatan sederhana, Panitera tetap menyerahkan pada Hakim dengan catatan dari Panitera)

  1. Format PHS tentang gugatan sederhana, apakah perlu ada penetapan sita?

      (PHS tidak perlu ada penetapan sita karena barang telah menjadi agunan bank.

Uray Gapima Aprianto, M.H (Wakil PA. Sangatta)

Ada kesamaan pasal pada Bab.IV pasal 6 dan Bab VI pasal 4 (Benar ada kesamaan)

perma2017 6

Bapak Ketua PTA.Samarinda menyarankan Pengadilan Agama yang belum mempunyai aplikasi membuat gugatan, disarankan menggunakan Anjungan Gugatan Mandiri (AGM) Agm v.Beta yaitu aplikasi sederhana yang di buat oleh Tim IT PA.Bontang. untuk memudahkan membuat gugatan sederhana.

  1. Kebutuhan hardware
-        PC Unit/laptop
 
-        Printer
   2. Kebutuhan Software
 
-        Xampp
 
-        OS Windows minimal XP
 
-        Browser

 

 

 

 

 

Link PA. Se-Kaltim

PTA Samarinda
Jl. Letjen MT. Haryono No. 24
Telp. (0541) 733337 Samarinda


PA Balikpapan
Jl. Kol. H. Syarifuddin Yoes No. 1
Telp. (0542) 7219469 Balikpapan


PA Tanjung Redeb
Jl. Mangga I Nomor 09
Telp. (0554) 21335 Tanjung Redeb


PA Tanah Grogot
Jl. Sultan Ibrahim Khaliuddin
Telp. (0543) 22091 Kab. Paser


PA Tenggarong
Jl. Pesut Nomor 14
Telp. (0541)6667063 Kab. Kutai Kartanegara


PA Tanjung Selor
Jl. Sengkawit
Telp. (0552) 21178 Kab. Bulungan


PA Bontang
Jl. - Telp. - Madya Bontang


PA Sangatta
Jl. Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa,SH. No.1
Telp. (0549) 25767 Kab. Kutai Timur


PA Tarakan
Jl. Sei Sesayap No. 1
Telp. (0551) 21003 Tarakan


PA Nunukan
Jl. Tanjung No. 01
Telp.(0556) 23939 Nunukan

 

Ketua PA. Samarinda

Drs. H. Hatpiadi, M.H.
19570818.198303.1.001

Informasi Perkara

sipp

Go to top