Homeberita smdDisiplin Kerja

Disiplin Kerja

SOSIALISASI PERMA NOMOR 7, 8, DAN 9 TAHUN 2016
OLEH KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SAMARINDA

Sekembalinya dari Jakarta, usai menghadiri Rapat Koordinasi jajaran pimpinan Mahkamah Agung RI dengan pimpinan pengadilan tingkat banding dan panitera empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia, dalam rangka pembinaan teknis dan administrasi yudisial yang dilaksanakan tanggal 28 dan 29 Juli 2016, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Drs. H. M. Yamin Awie, S.H., M.H. langsung menyampaikan hasil Rakor tersebut di Pengadilan Agama Kelas I-A Samarinda pada tanggal 1 Agustus 2016 Pukul 15.00 Wita, dengan agenda sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7, 8 dan 9 Tahun 2016. Hadir dalam acara sosialisasi ini Ketua, Hakim, Panitera, Sekretaris, pejabat fungsional dan struktural dan seluruh karyawan/karyawati Pengadilan Agama Samarinda. 

perma3
Ketua PTA.Samarinda : Drs. H. M. Yamin Awie, SH., MH
dan Ketua PA.Samarinda : Drs. H. Hatpiadi, MH

Menurut KPTA Samarinda, dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI atau PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, maka SK KMA Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071/KMA/SK/2006 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Khusus Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan-Badan Peradilan Yang Berada di bawahnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selanjutnya, menurut Yamin Awie bahwa walaupun nama Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tersebut tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim, namun jika dibaca lebih mendalam dan dikaitkan dengan Perma nomor 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung RI tersebut juga mengatur disiplin dan pembinaan serta pengawasan bagi seluruh aparatur peradilan sampai dengan staf paling rendah. Bahkan lebih jauh, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tersebut  juga mengatur tentang mekanisme ijin dan cuti bagi hakim, hirarki permohonan ijin, prosedur ijin sakit, permohonan cuti dan sanksi jika bagi yang melanggar disiplin.

DISIPLIN KERJA

  1. Hakim yang ingin meninggalkan atau izin kantor, WAJIB mendapat izin tertulis dari Ketua Pengadilan Agama (surat izin tersebut dapat diserahkan secara langsung atau melalui fax atau email).
  2. Ketua Pengadilan Agama/Tingkat Pertama yang hendak meninggalkan kantor untuk kepentingan diluar kedinasan, WAJIB memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. (surat izin tersebut dapat diserahkan secara langsung atau melalui fax atau email).
  3. Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang hendak meninggalkan kantor untuk kepentingan diluar kedinasan, WAJIB memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. (surat izin tersebut dapat diserahkan secara langsung atau melalui fax atau email)
  4. Meninggalkan kantor untuk kepentingan dinas cukup menyampaikan pemberitahuan
  5. Izin tidak masuk kerja seperti keluar negeri kecuali baik dinas maupun pribadi Naik Haji (Cuti Besar), Hakim WAJIB meminta izin ke Mahkamah Agung secara tertulis dan sepulangnya harus membuat laporan secara tertulis, sedangkan untuk memenuhi kewajiban agama cukup mendapatkan izin dari pimpinan satuan kerja.
  6. Hakim jika tidak masuk kerja diluar kedinasan, WAJIB mendapat izin tertulis dari Ketua dengan menggunakan formulir yang telah ditetapkan Mahkamah Agung
  7. Jika izinnya disebabkan karena keperluan kedinasan berdasarkan perintah/disposisi pimpinan/Ketua, maka surat tugas/disposisi berlaku sebagai izin tertulis.
  8. Izin yang dimaksud hanya maksimal 2 (dua) hari kerja.
    1. Jika cuti sakit 2-14 hari, WAJIB mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter.
    2. Jika sakit lebih dari 14 hari secara berturut-turut dan tidak dapat menjalankan tugas, WAJIB mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan paling lambat 7 hari terhitung sejak hari ke-14 dari sakitnya dengan maksimal diberikan cuti paling lama 6 bulan.
    3. Apabila belum sembuh dalam 6 bulan dapat ditambah 3 bulan dengan melampirkan surat keterangan dari tim penguji kesehatan.
    4. Dalam jangka waktu 9 bulan, jika belum sembuh, harus diuji kembali kesehatannya.
    5. Jika dinyatakan tidak dapat bekerja lagi, maka Hakim diberhentikan dengan hormat dar jabatanya/pensiun dini.
    6. Jika tidak ada surat keterangan dokter atau dalam hal ini Hakim belum memeriksakan kesehatannya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama WAJIB memerintahkan untuk segera melakukan hal tersebut dengan perintah secara tertulis. Dan paling lambat 7 hari sejak menerima perintah tersebut.
 perma1 perma2 

CUTI SAKIT

  1. Jika cuti sakit 2-14 hari, WAJIB mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan surat keterangan dokter.
  2. Jika sakit lebih dari 14 hari secara berturut-turut dan tidak dapat menjalankan tugas, WAJIB mengajukan permintaan cuti sakit secara tertulis dengan melampirkan surat keterangan tim penguji kesehatan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan paling lambat 7 hari terhitung sejak hari ke-14 dari sakitnya dengan maksimal diberikan cuti paling lama 6 bulan.
  3. Apabila belum sembuh dalam 6 bulan dapat ditambah 3 bulan dengan melampirkan surat keterangan dari tim penguji kesehatan.
  4. Dalam jangka waktu 9 bulan, jika belum sembuh, harus diuji kembali kesehatannya.
  5. Jika dinyatakan tidak dapat bekerja lagi, maka Hakim diberhentikan dengan hormat dar jabatanya/pensiun dini.
  6. Jika tidak ada surat keterangan dokter atau dalam hal ini Hakim belum memeriksakan kesehatannya, maka Ketua Pengadilan Tingkat Pertama WAJIB memerintahkan untuk segera melakukan hal tersebut dengan perintah secara tertulis. Dan paling lambat 7 hari sejak menerima perintah tersebut. Apabila dalam waktu yang ditentukan, belum melaksanakan maka Ketua Pengadilan wajib memberikan:

Teguran/Peringatan Pertama

 

Teguran/Peringatan Kedua setelah 7 hari dari Peringatan Pertama

-  Setelah 7 hari dari peringatan Kedua akan dilakukan pemeriksaan disiplin kerja à dibuat tim pemeriksa (terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, 2 orang Hakim, dan 1 orang staf sebagai Sekretaris) dan berita acara pemeriksaan kemudian hasilnya dilaporkan ke PTA dan BAWAS.

 

7. Yang tidak melaksanakan PERMA ini Ketua Pengadilan Tingkat Pertama wajib melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan Badan Pengawasan MA RI.

      -    Laporan memuat Nama, Pangkat/Gol Ruang/Jab Hakim dan Uraian Akumulasi pelanggaran.

8.  Ketua Pengadilan Tingkat Pertama wajib menegur, dan wajib memberikan teguran secara tertulis, dan jika mendiamkan saja, maka akan diberi sanksi.

SANKSI

 

Jenis-jenis sanksi :

 

  1. Sanksi ringan : teguran tertulis/pemotongan tunjangan selama 1 (satu) bulan
  2. Sanksi sedang : tidak dibayarkan tunjangan selama 2 s.d 6 bulan
  3. Sanksi berat : tidak dibayarkan tunjangan selama lebih 6 bulan s.d 2 tahun

 

PERMA NO.8 TAHUN 2016

 

1.    Setiap atasan wajib melaksanakan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan tugas dan perilaku bawahannya baik didalam maupun diluar kedinasan secara terus menerus.

2.     Tidak ada lagi kata mengeluh tentang bawahannya. Atasan harus bias mengerti semua pekerjaan bawahannya

3.     Mekanisme :

 

        -  Ketaaatan bawahan atas disiplin kerja yang ditetapkan

        - Ketaatan atas kode etik dan pedoman perilaku yang berlaku

               4.    Ketua Pengadilan Tingkat Pertama wajib menonaktifkan sementara Hakim dengan tidak memberikan perkara dan tidak segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan disertai usul untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tingkat Banding dengan disertai usul untuk dilakukan pemeriksaan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Hakim yang bersangkutan ditarik ke pengadilan tingkat banding.

               5.  Sanksi : tidak dipenuhinya kewajiban pengawasan dan pembinaan oleh atasan langsung ini disebut pelanggaran yang dikenai sanksi administrasi ringan, sedang atau berat

              6.  Bentuk-bentuk sanksi :

-          Ringan          : teguran lisan, tertulis

-          Sedang         : penundaan kenaikan gaji berkala, pangkat selama 1 tahun, pembebasan dari jabatan selama 6 bulan, mutasi ke pengadilan dengan kelas yang lebih rendah, pembatalan atau penangguhan promosi

-          Berat             : Penurunan pangkat setingkat lebih rendah paling lama 3 tahun, pembebasan dari jabatan lebih dari 6 bulan, serta pemberhentian tidak dengan hormat

 

 

Link PA. Se-Kaltim

PTA Samarinda
Jl. Letjen MT. Haryono No. 24
Telp. (0541) 733337 Samarinda


PA Balikpapan
Jl. Kol. H. Syarifuddin Yoes No. 1
Telp. (0542) 7219469 Balikpapan


PA Tanjung Redeb
Jl. Mangga I Nomor 09
Telp. (0554) 21335 Tanjung Redeb


PA Tanah Grogot
Jl. Sultan Ibrahim Khaliuddin
Telp. (0543) 22091 Kab. Paser


PA Tenggarong
Jl. Pesut Nomor 14
Telp. (0541)6667063 Kab. Kutai Kartanegara


PA Tanjung Selor
Jl. Sengkawit
Telp. (0552) 21178 Kab. Bulungan


PA Bontang
Jl. - Telp. - Madya Bontang


PA Sangatta
Jl. Prof. Dr. H. Baharuddin Lopa,SH. No.1
Telp. (0549) 25767 Kab. Kutai Timur


PA Tarakan
Jl. Sei Sesayap No. 1
Telp. (0551) 21003 Tarakan


PA Nunukan
Jl. Tanjung No. 01
Telp.(0556) 23939 Nunukan

 

Ketua PA. Samarinda

01.syahruddin

Drs. H. SYAHRUDDIN, S.H., M.H
19561108 198203 1 003

PENGADUAN ONLINE

siwas

Informasi Perkara

sipp

Go to top